Beritau Digital Media

Loading...

Beritau Digital Media

Register

News - January 17, 2024

Senat Tennessee mengusulkan rancangan undang-undang untuk mengecualikan CBDC dari definisi uang negara bagian

Seorang senator dari Tennessee telah memperkenalkan undang-undang baru yang berupaya mengecualikan CBDC dari definisi uang negara bagian.

Senat Tennessee memperkenalkan rancangan undang-undang baru yang dibuat oleh Senator Frank Kniseley yang mengusulkan untuk mendefinisikan ulang istilah “sen” dalam Uniform Commercial Code (UCC) negara bagian tersebut. Idenya adalah untuk secara eksplisit mengecualikan mata uang digital bank sentral (CBDC) dari definisi mata uang negara.

Langkah ini sejalan dengan tindakan legislatif serupa di Indiana dan Florida, yang menandakan tren yang berkembang di antara negara-negara bagian untuk mengkaji peran mata uang digital yang dikeluarkan pemerintah dalam perekonomian mereka. Gubernur Florida Ron DeSantis telah menyatakan keberatannya terhadap CBDC, dengan fokus pada kekhawatiran tentang privasi individu dan jangkauan pemerintah yang berlebihan.

CBDC mewakili bentuk digital mata uang fiat suatu negara, yang diterbitkan dan diatur oleh bank sentralnya. Mereka berbeda dari kripto yang terdesentralisasi seperti Bitcoin (BTC) karena mereka terpusat dan didukung oleh pemerintah.

Para pendukung CBDC berpendapat bahwa CBDC memberikan peningkatan keamanan, berpotensi meningkatkan inklusi keuangan, dan menyediakan sistem transaksi yang lebih efisien dibandingkan mata uang tradisional. Namun, mengingat kemudahan penelusuran transaksi digital, muncul kekhawatiran mengenai implikasi privasi dan potensi peningkatan pengawasan pemerintah.

RUU Tennessee menimbulkan pertanyaan penting mengenai interaksi antara undang-undang negara bagian dan federal, terutama mengingat Klausul Supremasi Konstitusi AS, yang memberikan prioritas hukum federal dibandingkan undang-undang negara bagian. Ketegangan ini bukanlah hal baru; Contoh sejarah seperti legalisasi ganja medis di California pada tahun 1996 meskipun ada larangan federal dan penolakan terhadap Real ID Act oleh berbagai negara bagian menunjukkan bagaimana undang-undang negara bagian dapat mempengaruhi penerapan kebijakan federal.

Ikuti kami di Google Berita