Selandia Baru tidak cepat dalam menerapkan kebijakan peraturan kripto

Bank sentral Selandia Baru berusaha berhati-hati dalam mengambil pendekatan regulasi terhadap kripto dan stablecoin, dengan mengatakan bahwa pemerintah sedang memantau perkembangan peraturan kripto secara global.
Ian Woolford, Direktur Uang dan Kas di Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), merilis pernyataan pada tanggal 30 Juni berdasarkan ringkasan dari 50 pengajuan pemangku kepentingan. Ia menambahkan bahwa meskipun ada risiko yang terkait dengan mata uang kripto dan stablecoin, terdapat ketidakpastian seputar jalur pertumbuhan kelas aset yang berkembang secara global.
Woolford mengatakan beberapa usulan meyakini perlunya mengatur sektor ini untuk melindungi investor dari penipuan dan penipuan. Namun demikian, sebagian besar presenter menyerukan pendekatan peraturan yang lebih fleksibel yang akan mendorong inovasi. “Kami setuju bahwa kehati-hatian diperlukan, dengan menekankan perlunya peningkatan data dan pemantauan untuk membangun pemahaman,” kata Woolford.
RBNZ meluncurkan periode konsultasi antara Desember 2022 dan April 2023, untuk mencari masukan mengenai makalah bank mengenai kripto dan manfaat serta tantangan yang ditimbulkan oleh sektor ini. Beberapa responden berasal dari industri kripto, termasuk BlockchainNZ, Ripple, dan EasyCrypto.
Sementara itu, Woolford mengatakan RBNZ sedang memantau perkembangan peraturan kripto di yurisdiksi serupa dan di seluruh dunia sebelum memutuskan apakah akan menerapkan aturan kripto mereka sendiri.
“Kami juga sepakat bahwa koherensi global penting untuk memastikan regulasi yang efektif. Ketika sistem asing diterapkan, praktik terbaik mungkin akan terlihat jelas. Penerapan rezim peraturan lain seperti Undang-Undang Infrastruktur Pasar Keuangan juga dapat berdampak pada pasar mata uang kripto.
Ian Woolford, Bank Cadangan Selandia Baru
Semakin banyak pemerintah yang berupaya mengatur sektor mata uang kripto. Bank sentral Uni Emirat Arab (UEA) dan Hong Kong melakukan upaya kolaboratif untuk memperkenalkan peraturan kripto. Bank terkemuka Norwegia juga menyerukan kebijakan kripto yang disesuaikan.
Namun, kerangka peraturan yang terfragmentasi di Amerika Serikat telah menjadi masalah bagi bisnis mata uang kripto, sehingga banyak perusahaan yang mencari pedoman yang lebih jelas untuk industri aset digital. Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) telah dituduh mengambil pendekatan agresif terhadap industri ini, termasuk tuntutan hukum baru-baru ini terhadap Binance dan Coinbase, dua bursa kripto terbesar di industri ini.
Ikuti kami di Google Berita
Responses