Sarjana Harvard menyerukan pajak awal atas pendapatan metaverse

Seorang sarjana Harvard berpendapat bahwa pihak berwenang harus semakin menerapkan perpajakan atas pendapatan metaverse agar berpotensi meningkatkan aliran pendapatan pemerintah.

Dalam makalah penelitian terbaru berjudul “Taxing the Metaverse,” pakar hukum Harvard dan profesor hukum Universitas Yeshiva Christine Kim membuat argumen kuat yang menganjurkan perluasan prinsip perpajakan tradisional ke metaverse yang sedang berkembang.

Makalah ini mengeksplorasi potensi metaverse untuk mendorong penciptaan kekayaan dalam ekosistemnya, sebuah fenomena yang diyakini harus dimasukkan dalam lingkup peraturan perpajakan yang ada.

Dia lebih lanjut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi dalam Metaverse konsisten dengan definisi pendapatan Haig-Simons dan Glenshaw Glass yang sudah ada, memperingatkan bahwa mengecualikannya dapat mengubah Metaverse menjadi surga pajak.

Data terbaru menunjukkan lonjakan pengeluaran metaverse, yang telah melampaui $120 miliar. Perkiraan menunjukkan bahwa nilai pasarnya dapat tumbuh hingga $800 miliar pada tahun 2024.

Jalur kebijakan baru melalui perpajakan metaverse

Kim menekankan bahwa sifat digital dari metaverse, yang memungkinkan pencatatan secara cermat semua aktivitas dan pelacakan kekayaan individu, memungkinkan pemerintah segera mengenakan pajak atas pendapatan ketika pendapatan tersebut diterima. Mereka berpendapat bahwa pendekatan ini dapat merevolusi kerangka hukum perpajakan AS yang ada.

Makalah ini juga menyoroti kemungkinan perubahan pada metode perpajakan saat ini. Menurut saran Kim, pengguna Metaverse di AS dapat segera dikenakan pajak atas keuntungan yang diperoleh, yang juga mencakup keuntungan yang belum direalisasi dan pendapatan yang masih berada dalam Metaverse.

Namun, usulan ini memunculkan isu penting mengenai penegakan hukum. Kim menguraikan dua strategi yang layak untuk menegakkan aturan perpajakan di metaverse. Metode utama melibatkan platform individu yang memotong pajak atas nama penggunanya.

Alternatif lain, yang menurut Kim kurang menguntungkan, mencakup pajak tempat tinggal, di mana platform akan bertanggung jawab mengirimkan laporan pajak kepada pengguna, yang kemudian harus memenuhi kewajiban pajak mereka secara mandiri.

Selain itu, Kim percaya bahwa perpajakan pada metaverse berpotensi membuka jalan baru bagi para pembuat kebijakan, termasuk mereka yang kurang tertarik pada Web3 dan teknologi metaverse.

Langkah Terbaru Pemerintah AS dalam Perpajakan Kripto

Dalam perkembangan terkait, Departemen Keuangan AS dan Internal Revenue Service (IRS) meluncurkan usulan aturan terkait penjualan dan pertukaran aset digital oleh broker.

Proposal ini bertujuan untuk membatasi penghindaran pajak dengan mewajibkan pialang untuk mematuhi persyaratan pelaporan yang ditingkatkan serupa dengan yang dikenakan pada sekuritas dan investasi keuangan lainnya. Masyarakat diundang untuk mengomentari proposal ini hingga 30 Oktober.

Awal tahun ini, pada tanggal 21 Maret, IRS meminta opini publik tentang perpajakan token non-fungible (NFT), menjajaki kemungkinan untuk mengklasifikasikannya sebagai “barang koleksi.” Klasifikasi ini berpotensi menyebabkan investor jangka panjang dikenakan kenaikan tarif pajak sebesar 28% dibandingkan tarif pajak tradisional sebesar 20%.

Namun, konsultasi tersebut berakhir pada bulan Juni tanpa pembaruan apa pun.

Ikuti kami di Google Berita